Margonda | https://jurnaldepok.buzz
Wali Kota Depok, H. Supian Suri mengatakan Pemerintah Kota Depok akan mengambil langkah dalam upaya mengatasi bencana banjir.
Hal itu dikatakan Supian usai menghadiri kegiatan rapat koordinasi evaluasi tata ruang bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid serta Bupati, Wali Kota se Jawa Barat.
“Kami akan mengambil beberapa langkah dan kebijakan awal untuk mengatasi persoalan banjir, khususnya di Kota Depok. Prinsipnya adalah kebersihan yang harus ditingkatkan. Seperti diketahui banjir melanda Jawa Barat akhir-akhir ini, membuat kami bersama Gubernur Jabar dan Menteri ATR/BPN mengambil langkah konkret,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan awal yang diambil di Kota Depok yaitu akan melakukan koordinasi secara masif kepada seluruh Perangkat Daerah (PD), instansi vertikal, stakeholder serta masyarakat untuk bisa melakukan aksi tanam pohon, baik di lingkungan sekitar, depan pertokoan, lahan tidur dan kawasan kosong lainnya.
“Pak Gubernur menyebutnya tobat ecologi. Kita akan masifkan gerakan tanam pohon, kemudian kami akan buat tim monitor untuk keliling Depok memantau kebersihan kota. Jika ada sampah, langsung diangkut dan dibersihkan,” ujarnya.
Ke depan, Supian akan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan Kota Depok bisa segera mendapatkan solusi.
Dirinya menambahkan, hasil rapat yaitu menargetkan dan menyepakati aliran sungai akan dikuasai negara melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Sempadan situ, tidak lagi jadi milik pribadi atau dikuasai.
“Dengan begitu, aliran sungai maupun situ bisa kembali lancar dan kita yakini sesuai apa yang diharapkan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini (rakor) bisa menjadi wadah untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan kota, provinsi bahkan kementerian,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, modifikasi cuaca dilakukan selama 10 hari. Jawa Barat menjadi kawasan yang difokuskan dilakukan modifikasi cuaca untuk mencegah banjir yang berdampak pada daerah penyangga.
“Ya ini modifikasi cuaca berlangsung selama 10 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Maret,” katanya.
Secara praktiknya, kata dia, Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan sebanyak satu kali dalam sehari.
Pelaksanaannya dilakukan bersama oleh Pemprov Jabar, Pemprov Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). n Aji Hendro
